Hanya segelintir masyarakat yang sadar jika saat ini Indonesia, Bangsa yang menyatakan sebagai negara Demokrasi, tengah berada dalam krisis layaknya era pra reformasi.
Kearoganan pihak-pihak yang mengaku "Koalisi Permanent" ini mulai menggerakan roda koalisi elite partai mereka. Tanpa pandang bulu, hanya demi "menutup" muka, mereka berarogansi menyatakan diri sebagai pihak yang mendukung keinginan rakyat. Namun nyatanya?
Kita semua tahu, kemarin, baru saja hak kita sebagai rakyat di "korupsi" secara gamblang. Apa mereka pantas membawa nama kita, rakyat, sebagai slogan misi mereka? Saya rasa tidak. Saya memang orang yang jelas mendukung kepemimpinan presiden Terpilih, dan saya nantinya sebagai rakyat berusaha ikut mendukung program2 pemerintah dan bersuara jika mereka nantinya melanggar janjinya, tapi pantaskah "koalisi itu" mengutak-atik, mengatur2 "papan penghalang" untuk pemerintahan baru nanti? Mungkin jawabannya Ya jika ini menyangkut masalah politik. Tapi kami rakyat Indonesia yang akan jadi korban. Kita yang gak mengerti apapun mengenai lingkungan internal pemerintahan dan politik hanya akan mengelus dada atau menggelengkan kepala menyikapi keadaan.
Saya menulis ini karena jiwa saya tergelitik saat baru saja saya membaca berita di portal harian Kompas dan membaca isinya, demikian yang saya kutip dari kompas.com " Salah satu yang harus diwaspadai, sebut dia,
adalah upaya kriminalisasi elite koalisi merah putih.
"Harus kita antisipasi kemungkinan Jokowi-Kalla
akan mempolitisasi hukum untuk melemahkan
lawan-lawan politiknya," kata Amien, saat
berpidato dalam silaturahmi dan orientasi Anggota
DPR RI Periode 2014-2019 Koalisi Merah Putih di
Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (26/9/2014). "
Lihatlah, bahkan orang yang "dulu"nya mengaku menjadi bagian dari orang yang menyuarakan Reformasi, sekarang berbalik mendukung hal2 yang mengembalikan kita ke masa pra reformasi.
rakyat Indonesia harus siaga dan apa daya? Jika lawan kita adalah para petinggi-petinggi negara??
0 Comment:
Posting Komentar